Makalah Sosiologi Politik

Nama               : Tegar Al Aqbar Erz

NIM                : F1A013057

Tugas Sosiologi Politik

Politik dan Media

Dalam kehidupan masyarakat tentu sudah tak asing lagi bila mendengar kata politik. Kata itu sering sekali di perdengarkan dan disebutkan oleh sebagian besar masyarakat baik itu kalangan atas, menengah maupun bawah. Bahkan setiap orang memiliki pandangan tersendiri bila ditanya tengtang politik, namun pada umumnya bagi mereka yang hanya sekedar mengerti beranggapan bahwa politik hanya menyangkut tentang pemilu, pilkada, ataupun partai politik.

Politik merupakan ilmu yang memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan dan mempengaruhi pihak lain. William A Welsh (1973:1) bahwa kehidupan politik ada dalam setiap segi kehidupan manusia. Kegiatan politik selalu berada disekeliling manusia, politik mempengaruhi kehidupan manusia tanpa mempedulikan apakah seorang berpatisipasi atau tidak dalamproses politik.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (decision making) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi terhadap beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Sedangkan untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation) dari sumber-sumber (resources) yang ada. Untuk bisa berperan aktif melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yang akan digunakan baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses itu. Cara-cara yang digunakan dapat bersifat meyakinkan (persuasive) dan jika perlu bersifat paksaan (coercion). Tanpa unsur paksaan, kebijakan itu hanya merupakan perumusan keinginan (statement of intent) belaka.

Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Namun banyak pula yang beranggapan bahwa politik tidak hanya berkisar di lingkungan kekuasaan negara atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa negara. Dalam beberapa aspek kehidupan, manusia sering melakukan tindakan politik, baik politik dagang, budaya, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Demikianlah politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals) dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals). Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan-kegiatan perseorangan (individu).

Di indonesia bila berbicara politik banyak sekali hal yang dapat dijadikan kajian dalam pembicaraan, seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam politik, jumlah atau angka yang menggambarkan penduduk melek politik ataupun masih banyak hal menarik lainnya. Hal yang paling menarik bila berbicara politik di indonesia adalah keterkaitan antara kehidupan politik dan media masaa. Yang dimana hal itu menjadi fenomena baru dalam masyarakat kini. Kampanye politik mulai tayang di televisi yang dimana dinilai menjadi sebuah cara yang ampuh dalam strategi politik. Sebut saja cara yang di ambil oleh oleh pasangan jokowi dan ahok yang maju dalam pemilihan gubernur jakarta yang terbukti ampuh dengan memenangkan hasil pilkada. Selain itu juga sekarang ada iklan dari partai perindo yang selalu tayang di sebuah televisi swasta yang kini mulai meracuni pikiran penontonnya karena penontonnya dibuat hafal dengan mars tersebut.

Media merupakan unsur pokok dalam proses komunikasi. Media menjadi perantara komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Media pada dasarnya adalah segala sesuatu yang merupakan saluran dengan mana seseorang menyatakan gagasan, isi jiwa atau kesadarannya. Atau dengan kata lain, media adalah alat untuk mewujudkan gagasan manusia (dalam Arifin, 2010: 116).

Media massa merupakan salah satu alat yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperoleh sejumlah informasi. Media massa itu sendiri terdiri dari berbagai jenis yaitu media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid dan media yang melalui proses pencetakan lainnya dan media elektronik seperti televisi, radio dan internet. Sebagaimana diketahui, salah satu media massa yang sarat dengan informasi adalah pers. Pers merupakan cermin realitas, karena pers pada dasarnya merupakan media massa yang lebih menekankan fungsinya sebagai sarana pemberitaan. Isi pers yang utama adalah berita dan berita adalah bagian dari realitas sosial yang dimuat media karena memiliki nilai yang layak untuk disebarkan kepada masyarakat.

Selain pers ada juga iklan, iklan awalnya hadir dalam industri jasa dan bisnis, baik menyangkut penjualan barang dan jasa maupun penguatan opini dan image. Pada masa kini, iklan benar-benar menjadi daya tarik masyarakat Indonesia dan diperbincangkan dengan hangat terutama di masa-masa Pemilu 1999.

Iklan politik memang bukanlah sesuatu yang baru. Iklan politik hadir dalam setiap lima tahun sekali ketika dilaksanakan pemilihan umum para wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Hanya perbedaannya terletak pada iklan politik yang muncul selama kampanye Pemilu 1999 jauh lebih meriah. Kebebasan informasi yang ditandai dengan munculnya era Reformasi membuat bermacam-macam media, baik media cetak maupun media eletronik menjadi sarana efektif untuk berkampanye. Bahkan dikatakan Setiyono, jauh lebih efektif dibandingkan dengan pengerahan massa, meskipun model lama tersebut masih tetap digunakan selama kampanye Pemilu.

Iklan politik yang digunakan oleh pelaku politik dapat mempengaruhi pilihan calon pemilih karena calon pemilih dapat lebih banyak mengetahui visi misi dari calon wakil rakyat. Hal tersebut lebih menguntungkan para pelaku politik dibandingkan pada saat kampanye yang dilakukan hanya berupa pamflen dan baliho di pinggir jalan.

Seperti yang kita ketahui bahwa media massa mempunyai peran yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Tak bisa dipungkiri bahwa hampir pada setiap aspek kegiatan manusia, baik secara pribadi maupun umum, selalu berhubungan dengan aktifitas komunikasi massa. Hasrat interaksi antar individu atau masyarakat yang tinggi tersebut menemukan salurannya yang paling efektif dan terandalkan dalam berbagai bentuk media massa, guna saling berkomunikasi dan bertukar informasi.

Dalam perkembangannya, media massa memang sangat berpengaruh di wilayah kehidupan sosial, budaya, ekonomi, hingga politik. Dari aspek sosial-budaya, media adalah institusi sosial yang membentuk definisi dan citra realitas serta dianggap sebagai ekspresi sosial yang berlaku umum; secara ekonomis, media adalah institusi bisnis yang membantu masyarakat untuk memperoleh keuntungan dari berbagai usaha yang dilakoni; sedang dari aspek politik, media memberi ruang atau arena pertarungan diskursuf bagi kepentingan berbagai kelompok sosial-politik yang ada dalam masyarakat demokratis.

Kesamaan utama antara politik dan media ada pada hubungannya dengan orang banyak. Kedua ranah tersebut membutuhkan dan dibutuhkan oleh masyarakat, yang anonim, dalam melakukan operasi-operasi rutinnya. Politik berurusan dengan ideologi, dan topik ideologi tentu saja menyangkut kehidupan sosial rakyat. Sementara media adalah jembatan antara topik atau tema yang diangkat dengan rakyat yang tersebar.

Secara teoritis, keduanya bisa berjalan dengan harmoni. Media massa bisa memediasi kegiatan politik dari para politisi kepada masyarakat. Dan sebaliknya, media juga bisa memediasi opini, tuntutan, atau reaksi masyarakat kepada para politisi. Media massa adalah ruang lalu lintas bagi segala macam ide-ide yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Namun dalam menghadapi dunia politik, media massa tak jarang menemui kesulitan-kesulitan tersendiri. Di satu sisi, media massa dituntut untuk melaksanakan fungsinya agar pembaca, pemirsa, atau pendengar kian memiliki sikap kritis, kemandirian, dan kedalaman berpikir. Namun di sisi lain, pragmatisme ekonomi memaksa media mengadopsi logika politik praktis yang terpatri pada spektakuler, sensasional, superfisial, dan manipulatif.

Pendekatan strukturasi melirik bahwa determinasi kapitalisme global menjadi satu-satunya penentu nilai-nilai apa yang akan disebar melalui media massa tidaklah patut diterima begitu saja. Sebab, dalam rantai strukturnya, terdapat agen-agen lokal yang memiliki peranan aktif dan kreatif dalam proses pengendalian pengaruh media massa terhadap pembentukan opini publik sesuai dengan kepentingan politis yang hendak dicapai golongannya.

Pada dasarnya, secara ideal, pemberitaan media massa haruslah sesuai dengan azas dan prinsip jurnalistik yang berlaku secara universal, yakni menjunjung tinggi azas objektifitas, akurat, adil, berimbang, dan menegaskan posisi netralitasnya. Selain itu, wajib hukumnya setiap pelaku jurnalistik dalam pemberitaannya untuk menaati kode etik. Privatisasi atau kepemilikan pribadi maupun kelompok atas perusahaan media massa sebenarnya bukanlah masalah, sepanjang pemberitaan yang disebarkan kepada masyarakat luas senantiasa tunduk pada azas serta prinsip ideal tersebut.

Menjadi masalah kemudian, apabila terjadi penyimpangan terhadap fungsi media sebagai sarana komunikasi massa yang mengutamakan kepentingan publik, terutama jika hal ini dilakukan oleh sang pemilik modal itu sendiri. Sebagai pemilik dari suatu perusahaan media, tentunya mereka memiliki kuasa lebih untuk mengintervensi kebijakan redaksi. Sayangnya, beberapa pihak yang disebut di atas maupun pihak lain yang mengindikasikan fenomena serupa justru beralih memanfaatkan situasi ini untuk memuluskan proyek politik pribadi maupun golongannya saja, sehingga objektifitas pemberitaan sebagai syarat bagi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat demokratis telah dikesampingkan.

Sekarang ini, fenomena pemanfaatan media massa sebagai alat politik bagi pertarungan kepentingan elit tertentu telah menjadi gejala umum yang terus menjalar tidak hanya di ranah nasional tetapi juga di daerah. Berbagai ajang pencitraan yang berlebihan, tendensi sikap yang diskriminatif terhadap golongan atau tokoh tertentu, serta berbagai upaya pemelintiran substansi pemberitaan pun kerap dengan mudah kita jumpai.

Kondisi seperti ini merupakan paradoks dilematis yang telah menciderai kehidupan masyarakat demokratis, dimana setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi publik yang objektif. Sementara media massa sebagai sarana pemenuhan informasi paling mainstream justru mulai ditunggangi oleh elit politik tertentu yang berkepentingan mengarahkan pilihan politik masyarakat kepada apa yang dia munculkan sebagai pilihan tunggal.

Politik dan media memang ibarat dua sisi dari satu mata uang. Media memerlukan politik sebagai makanan yang sehat. Media massa, khususnya harian dan elektronik, memerlukan karakteristik yang dimiliki oleh ranah politik praktis: hingar bingar, cepat, tak memerlukan kedalaman berpikir, dan terdiri dari tokoh-tokoh antagonis dan protagonis.

Politik juga memerlukan media massa sebagai wadah dalam mengelola kesan yang hendak diciptakan. Tidak ada gerakan sosial yang tidak memiliki divisi media. Apapun bidang yang digeluti oleh sebuah gerakan, semuanya memiliki perangkat yang bertugas untuk menciptakan atau berhubungan dengan media.

Dunia politik sadar betul bahwa tanpa kehadiran media, aksi politiknya menjadi tak berarti apa-apa. Bahkan menurut C. Sommerville, dalam bukunya Masyarakat Pandir atau Masyarakat Informasi (2000), kegiatan politik niscaya akan berkurang jika tidak disorot media.

Media memang memiliki kemampuan reproduksi citra yang dahsyat. Dalam reproduksi citra tersebut, beberapa aspek bisa dilebihkan dan dikurangi dari realitas aslinya (simulakra). Kemampuan mendramatisir ini pada gilirannya merupakan amunisi yang baik bagi para politisi, terutama menjelang pemilu.

Yang menjadi masalah bagi politisi adalah bagaimana ia menjalin hubungan muatualisme dengan pihak media, bagaimana ia membangun kesan tertentu dengan memilih latar belakang (pada televisi) saat bercakap-cakap dengan media, bagaimana ia mampu meyakinkan media bahwa ia dan aksinya adalah penting. Semua dilakukan dengan mengharapkan imbalan berupa publisitas.

Namun pada saat yang sama, media massa juga harus berpikir bahwa ia tidak diperkenankan mengadopsi kepentingan-kepentingan tersebut secara berlebihan. Salah-salah, ia akan menjadi bagian dari program politik sebuah golongan politik. Dan tak mudah memang membuat garis demarkasi apakah sebuah media prorakyat atau tengah ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang juga mengklaim sebagai pejuang kerakyatan.

Hubungan antara politik dan media juga terlihat pada pemilik media yang memanfaatkan media massa yang dia miliki untuk mempromosikan partai politik, yang juga partai politik yang pemilik media tersebut miliki.

Ada beberapa pemimpin partai politik yang memiliki media massa swasta di Indonesia. Pemimpin Partai Politik tersebut salah satu nya adalah Surya Paloh. Surya Paloh adalah pemilik dari Media Group, yang juga adalah Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi Partai Nasional Demokrat karena mereka dapat mengontrol berita yang disampaikan kepada public, apakah berita tersebut dapat menguntungkan bagi partai nya atau tidak.

Sebagian besar berita yang disajikan oleh Metro TV (stasiun Televisi milik Media Group) cenderung menunjukkan kekurangan dari pemerintah, baik itu kebijakan yang cenderung menyusahkan rakyat maupun kelemahan-kelemahan dari Presiden saat ini, yan notabene adalah lawan politik nya.

Berita-berita yang menunjukkan keburukan dari Presiden maupun lawan politik dari Surya Paloh atau Partai Nasional Demokrat tersebut dapat mempengaruhi penilaian publik terhadap kinerja dan kualitas kerja lawan politik nya. Dan pemberitaan yang menunjukkan kebaikkan dari partai Nasional Demokrat dapat memberikan penilaian yang baik terhadap public, dan tentu saja akan menguntungkannya.

Hal tersebut akan berdampak pada saat Partai Nasional Demokrat terjun dalam pemilihan umum. Pemilih yang menjadi pemirsa dari Metro TV akan cenderung memilih calon dari Partai Nasional Demokrat karena pemilih tersebut telah disuguhi berita-berita yang dapat mempengaruhi pilihannya menjadi memilih Partai Nasional Demokrat (meskipun hal tersebut belum bisa dipastikan).

Hubungan antara media dan politik sangat terlihat pada saat ini melalui media massa cetak maupun elektronik. Hubungan yang paling jelas terlihat adalah pada saat menjelang pemilu, iklan politik memenuhi media massa cetak maupun elektronik. Hampir di seluruh stasiun televisi, iklan politik ditayangkan di antara iklan-iklan produk barang atau jasa sehari-hari. Kampanye dengan menggunakan iklan politik di media massa, terutama televisi, dapat lebih menguntungkan para calon wakil rakyat dibandingkan kampanye dengan menggunakan pamphlet dan baliho yang disebar di pinggir jalan, karena calon pemilih dapat mengetahui lebih banyak tentang visi misi dari para calon wakil rakyat.

Hubungan antara media dan politik juga terlihat pada pemilik media massa yang memanfaatkan media massa nya untuk mempromosikan partai politik miliknya. Cara mempromosikan partai politik tersebut bukan hanya dengan iklan politik, namun juga memanfaatkan pemberitaan yang ada di dalam media massa tersebut. Pemberitaan tersebut dapat dimanfaatkan dengan memberikan berita tentang keburukan dari lawan politik nya, dan memberikan berita yang berisi kebaikan dari partai politiknya.

Daftar Pustaka

Canggara, Hafied.2009. Komunikasi Politik:Konsep,Teori dan Strategi. Jakarta:Rajawali Pers

Soebiantoro, M. Dkk. 2009. Pengantar Ilmu Politik. Purwokerto: UNSOEDpers

M Setiadi, Elly. Usman, Kolip. 2011.  Pengantar Sosiologi. Jakarta : Kencana.

https://id.wikipedia.org/wiki/Politik di akses 07:52 Senin, 20 Juni 2016